Selamat Datang di Ajang Penyalur Bakat dan Kreatifitas Mahasiswa, Selamat Belajar...

Wednesday, August 16, 2006

Memperteguh Idealisme Kebangsaan Menuju Indonesia Merdeka Seutuhnya

Oleh: Achmad Junaidi*

Altusher dalam pandangan kenegaraannya berpendapat bahwa bangsa yang merdeka adalah bengsa yang memiliki pandangan bersama, yaitu sebuah cita-cita luhur yang didalamnya tertampung seluruh aspirasi dan kebutuhan warganya (ideology) serta memiliki system aparatur negara yang kuat secara mandiri tanpa adanya intervensi negara lain untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan tersebut (apartus state).
Kiranya teori diatas sangat tepat untuk mengenang sekaligus bahan evaluasi 61 tahun kelahiran bangsa Indonesia, terkait dengan munculnya beberapa asumsi akan mulai rapuhnya bangunan ideology negara dan kebangsaan (nation and state building). Hal ini diperkuat dengan fakta lapangan yang menunjukkan perselisihan fahan yang didasari oleh perbedaan kepentingan, pertikaian antar suku dan etnis yang kembali marak hingga beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan republik Indonesia, setidaknya hal ini menjadi bahan kajian penting bahwasanya disintegrasi bangsa telah mengancam negeri ini.
Pertanyaan apakah hari ini Indonesia sudah merdeka secara dejure memang demikian adanya, karena sudah memproklamasikan diri terbebas dari kekangan bangsa lain, akan tetapi secara defakto untuk mengatakannya mungkin ini harus di kaji ulang karena masih banyak lagi persyaratan yang harus dilalui oleh negeri ini untuk menjadi bangsa yang merdeka secara utuh.
Jenderal TNI Ryamizard Ryachudu mengatakan ada beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan melimpah ruah. Mulai dari luas negara yang nomor 15 didunia, berpenduduk terbanyak keempat dan berpenghasilan biji-bijian ke-6 di dunia, dari unsur teh terbesar ke-6, penghasil kopi terbesar ke-4, minyak sawit terbesar ke-2, lada putih peringkat pertama, lada hitam peringkat kedua, karet alam pringkat ke-2, karet sintetik peringkat ke-4, kayu lapis nomor 1, penghasil ikan terbesar ke-6 didunia, batu bara peringkat ke-9, tembaga peringkat ke-3, minyak bumi nomor 11, natural gas nomor 6, LNG nomor 1, emas nomor 8 didunia, belum lagi aspal, bauksit, nikel, granit, perak, uranium, marmer, mineral dan sebagainya semuanya ada di Indonesia (baca: AULA Juli 2006).
Begitu besar potensi kekayaan alam Indonesia untuk dapat dijadikan modal memajukan bangsa ini hingga dapat bersaing dengan negara-negara lain yang pada dasarnya jika diukur dari segi finansial dan modal sumberdaya alam jauh dibawah kita, seperti Malaysia dan Singapura misalnya yang sekarang perkembangannya jauh lebih pesat diatas Indonesia.
Akhirnya ada pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pelaku dan seluruh penduduk negeri ini. Apa yang salah dari negeri kita tercinta ini?
Sebagai negara yang kaya akan potensi sumberdaya alam ada dua kemungkinan besar kelangsungannya untuk bisa berkembang atau terjerembab pada arus penjajahan gaya baru (neo imperealisme). Pertama bangsa yang kaya akan sumberdaya alam akan menjadi incaran negera-negara imperealis, dengan dalih menanam infestasi mereka akan mengeksploitasinya dan kedua mereka sadar dan mengembangkan diri untuk mampu mengelola sumberdaya tersebut hingga mampu mengembangkan diri (baca Johan Galtung: the new Imprealisme1999).
Untuk mengetahui Indonesia ada diposisi mana mungkin kasus lelang antara pertamina dan exol mobile sebagai penentu siapa yang berhak mengelola blok cepu (tanpa memperhatikan factor profid dan non profid) kiranya cukup menjadi jawaban bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya alam yang kita miliki, melihat masih banyak kasus lain tentang perusahaan-perusahaan luar negeri yang mengelola SDA kita, friport, indosat dan perkebunan sawit di Sumatra yang mejadi milik Malaysia serta lain sebagainya.
Membangun Kembali Cita-Cita Bersama
Belajar dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia factor utama kegagalannya adalah perjuangan yang dilakukan secara parsial dan lebih mementingkan kepentingan kedaerahan, kelompok dan terpecah belah. Namun semua itu dapat disatukan oleh sebuah keinginan bersama yang mampu menyatukan berbagai kepentingan tersebut.
Karena kalau di analisa lebih mendalam hal ini pula yang menyebabkan kondisi bangsa ini tidak bisa keluar dari belitan krisis multidimensi yang makin memperihatinkan, beberapa badan representasi masyarakat baik legislative ataupun eksekutif masih berjibaku berjuang untuk kepentingan kelompok dan golongannya masing-masing (lihat beberapa kelahiran UU baru yang di rasa oleh beberapa pihak bersifat individualistik dan sarat dengan kepentingan)
Maka dari itu butuh energi kusus untuk membangun sebuah kebersamaan, sebuah cita-cita yang dapat menghapus batas kepentingan. lantas kolektivitas dan kohesifitas inilah yang kiranya akan mampu melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, komitmen untuk bersama memajukan Indonesia untuk meraih serta mengisi Indonesia merdeka yang seutuhnya.

* Mantan ketua umum PMII Tarbiyah Kombes Sunan Ampel Cabang Surabaya tanpa selatan

Thursday, December 01, 2005

Perang Lanjutan PKB vs NU

Oleh: Ach. Junaidi

Konflik internal antara NU dan PKB pada pilpres 2005 kemaren sudah terlewati, akan tetapi tidak dapat dipertemukan serta ikut campunya kepentingan pusat (kubu konflik) dalam pilkada kali ini diprediksikan akan muncul kembali dengan mutif dan bentuk berskala local, hingga tak pelak lagi pilkada kali inipun menjadi "perang lanjutan" setelah seteru muktamar donohudan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung sebagi proses transformasi, aplikasi sekaligus merupakan bentuk institusi gagasan demokrasi, darinya diharapkan dapat menjadi ajang aktualisasi persaingan aktor kuminitas agama, budaya, etnis, serta berbagai anomi kepentingan lokal. Diwarnai dengan konflik laten masyarakat lokal yang homogen, tradisionalis dan statis nondemokratis, sebagai sarana awal untuk menjaring aspirasi masyarakat ditingkatan local.

Gagasan dekonstruksi sistem pemerintah daerah - pusat, desentralisasi oligarki struktur pemerintahan seta keinginan adanya reorientasi pembangunan dan segala bentuk pemutusan kebijakan kemasarakatan (public polecy) dengan berpijak terhadap sistem demokrasi kedaulatan, telah mendasari dibentuknya undang-undang yang mengatur secara spesifik hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. (UU No. 22 tahun 1999) yang memberikan kebijakan dan hak kewenangan luarbiasa terhadap pemerintah (hak Otonom) untuk mengatur dan menentukan kebijakan local.

Dengan tujuan adanya kesinambungan antara keinginan serta potensi yang dimilki masyarakat daerah dengan aturan dan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengembangan dan pemberdayaan (impowering) struktur dan infrastruktur, terpenuhinya kebutuhan realitas masyarakat (need Assesment) serta aksilerasi potensi budaya yang terfasilitasi merupakan keharusan pemerintah sehingga dapat mengakomodir kesemuanya.

Gagasan itupun semakin menjadi imperatif setelah disahkannya Undang-undang pemerintah No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung. hal ini menunjukkan dengan dipilihnya seorang pemerintah daerah secara langsung oleh masyarakat bawah akan lebih demokratis, aspiratif serta realistis dapat mengakomodir keinginan masyarakat ditingkatan lokal. Lain halnya dengan pemilu presiden (PILPRES) 2004 kemarin, walaupun sama-sama dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Sekenario optistik ini dikarenakan: Pertama dengan dipilihnya pimpinan daerah secara langsung dapat membuka peluang bagi aktor dan tokoh lokal untuk berangkat menjadi calon dari tiap-tiap komunitas dan golongan. Kedua adanya kontrak politik yang yang memungkinkan dapat munculnya sosok figur alternatif dengan tanpa memperhatikan latar belakang komunitas.dan yang ketiga adanya penyajian program calon yang dengan ini dapat diidentifikasi segala permasalahan dan bentuk aspirasi masyarakat dalam tiap komunal.

Akan tetapi disisi lain bentuk masyarakat lokal yang homogen, statis dan nondemokratis dengan sikap premordialisme, patronase serta sikap pemfiguran mereka dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama dapat menimbulkan pecahan-pecahan konflik serta persaingan irrasional dan mengedepankan emosional. Potensi inilah yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat NU (Kaum Nahdliyyin) bukan dengan kelompok dan komunitas lain akan tetapi dengan konflik ini merupakan konflik internal organisasi sebagai lanjutan dari PILPRES yang akan terulang kembali.

Konspirasi Kepentingan Pusat Dan Konsekwensinya

Anggapan bahwasannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi politik masyarakat NU (dengan tanpa menjadikan NU sebagai Partai politik sebagai mana tahun 60-an) dan Ikut sertanya KH Hasyim Muzadi (ketua Umum PBNU) sebagai Calon Wakil Presiden dari PDI-P dalam PILPRES 2005, merupakan awal mula pecahnya sikap politik warga NU.

Dengan gelombang yang makin besar demarkasi politik inipun berlanjut pada prosesi perebutan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) dalam Muktamar boyolali 2004 kemarin. Dilain sisi, tidak bisa dipungkiri sosok figur Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Hasyim Muzady, dengan kapasitas pengikutnya yang sebanding masih memilki peranan penuh dalam memainkan sekenario kepentingannya dibeberapa daerah. tak terkecuali potensi konflik inipun akan kembali muncul dalam proses pemilihan kepala daerah (PILKADA) 2005 kali ini terutama didaerah yang merupakan basis mayoritas warga Nahdliyyin.

Pecahnya keberpihakan masyarakat Nahdlyyin dalam Pemilu Presiden 2004 kemarin merupakan bukti konkrit bahwasannya sikap dan posisi netral NU dalam konstalasi politik (kembali pada Khittoh 1926) serta upaya menjembatani tuntutan pengikutnya sebagai warga negara yang juga memiliki hak kebijakan berbangsa membuat NU ambigu,dan delematis.

Secara geniologis organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari (kakek Gusdur) yang notabeh dikenal dengan kelompok masyarakat bersarung serta ramah kultur (tradisionalis) ini, kalau kita analisa walaupun beberapa tokohnya lebih terbuka untuk menerima kelompok lain (Inklusif) akan tetapi sikap patronase, primordial serta pemfiguran pada satu tokoh mayoritas pengikutnya masih tetap kental dan sering kita temukan.

Hal demikian disatu sisi memang berdanpak positif dan menguntungkan bagi internal organisasi untuk dijadikan sebagai Power community, namun konsekwensinya hal tersebut membuat kalangan Nahdliyyin lebih mudah dilanda konflik baik ekstrernal atas interaksi ekslusif mereka dengan kelompok lain bahkan juga konflik intern organisasi karena keberpihakan massa pengikutnya yang didasari atas berpatron terhadap satu orang, serta pembuatan figur kharismatik dengan tampa memperhatikan batas-batas rasional (fasisme).

Dukungan sebagian masyarakat Nahdliyyin terhadap PKB, bukanlah semata dikarenakan keberpihakan mereka terhadap organisasi, melainkan bentuk aplikasi sikap patron mereka terhadap sosok figur tertentu. Terbukti dengan bentuk dan komposisi dan komunitas yang sama mereka dapat berbeda pilihan karena berpatron terhadap kriteria tokoh yang berbeda partai dengan mesin politik yang berbeda pula.

Dua kubu besar yang mewarnai konflik dalam pilpres kemarin, dengan kapasitas sama besar karena sama-sama memiliki mesin politik mulai tingkat Bawah (ranting) hingga pusat (kepengurusan besar) dengan obyek serta gagasan sama pula akan lebih memperparah terjadinya konflik internal.

Tidak menutup kemungkinan konflik antara PKB yang merasa selama ini selalu memperjuangkan masyarakat NU serta NU sikap netral NU akan membuat seorang kiyai (tokoh yang memiliki pengikut besar) akan membawa massa pengikutnya kepada seorang calon yang itu bisa jadi dapat bebeda dengan tokoh pemegang massa yang lain akan memperparah konflik yang selama ini terjadi.

Merupakan harapan besar dapat berjalannya proses pilkada kali ini secara stabil, dinamis diserta adanya keterbukaan warga dalam berpihak dan menentukan pilihannya dengan tanpa memperhatikan kelompok dan golongan dengan sikap egaliter, tidak mendahulukan kelompok dan kepentingan pribadi dan perseorangan.

Monday, November 28, 2005

PMII Dan Entitas Perjuangan Intelektual Muda Warga Nahdliyin.

PMII Dan Entitas Perjuangan Intelektual Muda Warga Nahdliyin.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi diluar kampus (ekstra kampus) yang dilahirkan dari rahim intelektual muda Nahdlatul Ulama’ (NU), Yakni “ Mereka “ Mahasiswa yang peka terhadap kondisi sosial dan menginginkan adanya perubahan dalam kondisi warga NU, yang selama ini hanya di -identikkan dengan masyarakat pinggiran, tradisional dan selebihnya warga NU adalah Kumpulan orang-orang yang ketinggalan zaman (endeso lan Pondo-an). Asumsi NU adalah Organisasi ke-agamaan yang hanya mengurusi permasalahan “Tahlilan” dan pengkristalan Dogma-religius, mulai dari “Talqin” bagi yang meninggal dunia , “Qunut” dalam shalat subuh dan sebagainya. Stereotip demikian, lambat laun tertepis oleh eksistensi warga nadliyin yang akhir-akhir ini meluapkan hasrat berfikir progresif. Salah satunya, yakni PMII. Oleh karena itu, asumsi kekolotan kekuatan primodialisme yang dilabelkan ke NU, harus rela diterjang jawaban kreasifitas.

Pada mulanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dikarenakan oleh kegelisahan kalangan muda warga NU ( Mahasiswa Nahdliyyin ) yang merasa sangat penting untuk membentuk sebuah wadah perjuangan yang terkait hubungannya dengan permasalahan geopolitik internal maupun eksternal kampus. Yang pada saat itu, memang secara keseluruhan dinamika perpolitikan negara pada umumnya masih sangat dipengaruhi dan juga didominasi oleh beberapa organisasi kemahasiswaan. Sehingga pada puncaknya, melalui rahim IPNU-pun, tepatnya pada tanggal 17 April 1960 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)- pun resmi berdiri.

Dalam kondisi awal mula perjuangnya oganisasi pergerakan muda yang resmi dilahirkan di gedung Madrasah Mualimin Wonokromo Surabaya (khodijah: skrng) ini, memang tidak bisa dipungkiri sengaja diciptakan untuk pemerkuat NU yang kala itu sebagai partai terbesar selain PKI Dan Masyumi namun sebagai mana yang diungkapkan oleh H. Mahbub Junaidi (Ketua Umum Pmpinan Pusat PMII Petama Klai 1960-1967)

“ Mahasiswa yang baik adalah Mahasiswa yang Non-partai, bahkan Non-politis, yang berdiri diatas semua golongan, tidak kesana dan tidak pula kesini. Seperti seorang mandor yang tidak berpihak

Selaras dengan situasi perpindahan dari orde lama kedalam kekuasaan orde baru dan juga telah dikebirinya beberapa partai politik dan organisasi dependennya. Tidak terkecuali Partai NU dan juga PMII. Serta di tambah lagi digiringnya peran mahasiswa dengan komando Back To Campus oleh pemerintah Orde Baru, sehingga membuat PMII mencari alternatif baru dengan tidak lagi dependen atau mendukung kepada partai politik manapun dengan mencetuskan “ independensi PMII ” pada tanggal 14 Juli 1972 di Lawang Malang Jatim Yang kemudian di kenal dengan “Deklarasi Murnajati”.

Seiring dengan itu, PMII akhirnya menggembangkan sayap perjuangannya dikampus diseluruh pelosok negeri ini. Dalam hal ini IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan bagian dari legal formal tercatat sebagai komisariat.

Sehingga pada proses perjalanan perjuangan PMII mereka harus mampu menjadi tropong serta Agent mediator masyarakat yang kritis dan Menentang terhadap segala kebijakan pemerintah yang memang nyata tidak berpihak dan memperhatikan nasib Rakyat Kecil ……Hidup Rakyat……! SELAMAT BELAJAR

Nilai Dasar Pergerakan (NDP)

NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
BAB I
ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

ARTI
NDP adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman ( kemerdekaan/tawasuth/al-hurriyah, persamaan/ tawazun/ al-musawa, keadilan/ ta’adul, toleran/ tasamuh ) dan ke-Indonesia-an (keberagaman suku, agama dan ras; beribu pulau; persilangan budaya) dengan kerangka pemahaman ahlusunnah wal jama’ah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Sebagai pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, ISLAM mendasari, memberi spirit dan élan vital pergerakan yang meliputi cakupan Iman, Islam, Ihsan dalam upaya memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan akhirat.
Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlusunnah wal Jama’ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima’I (perubahan social) untuk mendekontruksi sekaligus merekontruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama toleran, humanis, anti kekerasan dan kritis transformative.

FUNGSI
A. Kerangka Refleksi (landasan berpikir)
Sebagai kerangka refleksi, NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran ideal. Ideal-ideal itu menjadi sesuatu yang mengikat, absolute, total, universal berlaku menembus keberbagaian 5ruang dan waktu (muhkamat, qoth’i). karenanya, kerangka refleksi ini menjadi moralitas sekaligus tujuan absolute dalam mendulang capaian-capaian nilai seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan, dll.
B. Kerangka Aksi (landasan berpijak)
Sebagai kerangka aksi, NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, pembelajaran social yang akan memeperkuat tingkat kebenaran-kebenaran factual. Kebenaran factual itu senantiasa bersentuhan dengan pengalaman histories, ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah, kerangka ini memungkinkan warga pergerakan menguli, memperkuat atau bahkan memperbaharui rumusan-rumusan kebenaran dengan historisitas atau dinamika social yang senantiasa berubah. (Mutasyabihat, Dzonni).
Kerangka ideologis (sumber motivasi)
Menjadi satu rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi di setiap kader secara bersama-sama, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses kreatif di internal kader secara menyeluruh dalam proses perubahan social yang diangankan secara bersama-sama secara terorganisir.
Menjadi pijakan atau landasan bagi pola piker dan tindakan kadr sebagai insane pergerakan yang aktif terlibat menggagas dan proaktif memperjuangkan perubahan social yang memberi tempat bagi demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM.

KEDUDUKAN
a. NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivis pergerakan.
b. NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kbebasan berfikir, berucap dan bertindak dalam aktivitas pergerakan.
BAB II
RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN

TAUHID
Mengesakan Allah SWT. Merupakan nilai paling asasi dalam agama samawa, didalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia.
Pertama, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatanNya. Allah adalah dzat yang fungsional.
Kedua, Keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dai alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada ghaib.
Ketiga, Oleh karena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan. Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan meneteskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya. Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profane dan sacral.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia dihadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan pemberian daya piker, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuannya.
Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadran moral yang sesalu harus dirawat manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA
Tidak ada yang lebih antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, ada yang menonjol pada diriny seseorang tentang potensi kebaikannya, tetapi ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama.
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaran sesame warga Negara dan persaudaraan sesame umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan insane pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM
Alam semesta adalah ciptaan Allah. Dia menentukan ukuran dan hokum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan manusia. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam, bukan penghambaan kepada Allah. Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah, sudah sepantasnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya, bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi.
Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hokum tersendiri. Alam perlku didayagunakan dengan tidak menegesampingkan aspek pelestariannya.

BAB III
PENUTUP

Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dipergunakan sebagai landasan teologis, normative dan etis dalam pola piker dan perilaku warga PMII, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dengan ini dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia, Sosok yang dituju adalah adalah sosok insane kamil Indonesia yang kritis, inovatif dan transformative yang sadar akan posisi dan perannya sebagai khalifah dimuka bumi.

PMII DALAM PERJALANANNYA

REFLEKSI PMII SEBAGAI ANAK ZAMAN


Dokumen Sejarah menjadi sangat penting untuk ditinjau ulang sebagai referensi atau cerminan masa kini dan menempuh masa depan, demikian halnya PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang gerak perjuangannya adalah membela kaum musthad’afin serta membangun kebangsaan yang lebih maju dari berbagai aspek sesuai dengan yang telah dicita-citakan .

Latar belakang berdirinya PMII terkait dengan kondisi politik pada PEMILU 1955 diantara kekuatan politik yang ada yaitu MASYUMI, PNI, PKI dan NU. Partai MaASYUMI yang diharapkan untuk mampu menggalang berbagai kekuatan umat islam ternyata gagal pada saat itu dan adanya keterlibatan MASYUMI dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan PERMESTA sehingga menimbulkan konflik antara soekarno dengan Masyumi (1958) membuat kalangan mahasiswa NU gusar dan tidak enjoy beraktivitas di HMI (Yang dekat dengan Masyumi saat itu) sehingga kemudian mahaiswa NU teraspirasi untuk mempunyai wadah tersendiri (dibawah payung NU) disamping organisasi kemahaiswaan yang lain seperti HMI, SEMMI(dengan PSII), IMM (dengan Muhammadiyah) dan KMI (dengan Perti).

Proses kelahiran PMII terkait dengan perjalanan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ) yang lahir pada 24 Februari 1954 yang bertujuan untuk mewadahi dan mendidik kader-kader NU demi meneruskan perjuangan NU. Namun dari kalangan mahaiswa dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan keintelektualan mereka menginginkan sebuah wadah tersendiri sehingga berdirilah IMANU (Ikatan mahasiswa Nahdlatul Ulama) pada Desember 1955 di Jakarta.yang diprakarsai oleh beberapa pimpinan pusat IPNU (Tolchah Mansyur, Ismail makky dll). Namun IMANU tarberumur panjang karena tidak ada restu dari PBNU dengan pertimbangan waktu baru lahirnya IPNU dan bagaimana dengan efektifitas organisasi. Dibubarkannya IMANU tidak membuat semangat mahaisswa menjdi luntur tetepi lebih menambah semangat untuk memperjuangkan kembali sehingga pada kongres IPNU ke-3 di Cirebon ( 27-31 Desember 1958) diambillah langkah kompromi oleh PBNU dengan mendirikan Departemen Perguruan Tinggi IPNU untuk menampung aspirasi mahasiswa NU. Namun selang beberapa waktu wadah tersebut dinilai tidak efektif dan tidak cukup kuat untuk menampung aspirasi mahasiswa (sepak terjang kebijakan masih harus terikat dengan struktural PP IPNU), maka saat Konferensi besar I IPNU (14-16 Maret 1960) di Kaliurang, Yogyakarta disepakati untuk mendirikan sebuah organisasi tersendiri bagi mahasiswa NU danterpisah secara struktural dengan IPNU dan ditetapkanlah 13 orang panitia sponsor untuk mengadakan musyawarah diantaranya yaitu :

1. A.Cholid mawardi (Jakarta).
2. M. Said Budairi (Jakarta).
3. M.Subich Ubaid (Jakarta).
4. M. Makmun Sjukri, BA (Bandung).
5. Hilam (Bandung).
6. H. Ismail Makky (Yogyakarta).
7. Munsif Nahrowi (Yogyakarta).
8. Nurul Huda Susidi, BA (Surakarta).
9. Laili Mansur (Surakarta).
10. Abduk Wahab Djaelani (Semarang).
11. Hizbullah Huda (Surabaya).
12. M. Kholid Marbuko (Semarang).
13. Ahmad Husein (Makasar).


Sebelum musyawarah berlangsung beberapa orang dari panitia tersebut meminta restu kepada KH. DR.Idam Kholid (ketua umum PBNU) untuk mencari pegangan pokok dalam pelaksanaan Musyawarah, mereka adalah Hizbullah Huda, M. Said Budairi dan Makmun Sjukri dan akhirnya mereka mendapat lampu hijau, beberapa petunjuk sekaligus harapan agar menjadi kader partai NU yang cakap dan berprinsip ilmu untuk diamalkan serta berkualitas taqwa yang tinggi kepada Allah SWT.

Akhirnya pada tanggal 14-16 April 1960 dilaksanakanlah Musyawarah Nasional Mahasiswa NU bertempat di Taman Pendidikan Puteri Khadijah Surabaya dengan dihadiri mahasiswa NU dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk mendeklarasikan berdirinya organisasi mahasiswa NUk, dengan demikian diputuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namun sebelumnya sempat terjadi perdebatan tentang nama organisasi itu. Ada yang mengusulkan “P” sebagi Persatuan dan adapula yang mengatakan perhimpunan. Dalam musyawarah tersebut dibentuk pula kepengurusan dimana Mahbub Junaidi sebagai ketua umumnya, sementara A.Cholid Mawardi sebagai ketua I dan Said Budairi sebagai sekretaris umum. Maka secara resmi tanggal 17 April 1960 dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII.

Dua bulan setelah berdirinya, pucuk pimpinan PMII di syahkan oleh PBNU pada tanggal 14 Juni 1960. semenjak itu PMII memiliki otoritas dan keabsahan untuk melakukan program-programnya secara formal organisatoris. Dalam waktu yang relatif singkat PMII mampu berkembang pesat sampai berhasil mendirikan 13 cabang tersebar di berbagai pelosok indonesia karena pengaruh nama besar NU. Dalam perkembangannya PMII juga terlibat aktif baik dalam pergulatan politik serta dinamika perkembangan kehidupan kemahasiswaan dan keagamaan di indonesia (1960-1965). Pada 14 Desember 1960 PMII masuk dalam PPMI dan mengikuti kongres VI PPMI(5 Juli 1961) di Yogyakarta sebagai pertama kalinya PMII mengikuti kongres federasi organisasi ekstra- universitas tersebut.
Peran PMII tidak terbatas di dalam negeri saja, tetapi juga terlibat dalam perkembangan dunia internasional. Terbukti pada bulan september 1960 PMII ikut berperan dalam konferensi panitia forum pemuda sedunia (Konstituen Meeting Of Youth Forum) di Moskow. Tahun 1962 menghadiri seminar world assenby of youth (WAY) di kuala lumpur malaysia, festival pemuda sedunia di Helsinki-Irlandia dan seminar General Union Of Palestina Student (GUPS) di Kairo-Mesir.


Di dalam negeri PMII melibatkan diri terhadap persoalan politik dan kenegaraan, terbukti pada tanggal 25 Oktober 1965, berawal dari undangan menteri perguruan tinggi Syarif Thoyyib kepada berbagai aktifis mahasiswa untuk membicarakan situasi nasional saat itu, sehingga dalam ujung pertemuan di sepakati terbentuknya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, SEMMI, dan GERMAHI yang di maksudkan untuk menggalang kekuatan mahasiswa indonesia dalam melawan rongrongan PKI dan meluruskan penyelewengan yang terjadi. M. Zamroni sebagai wakil dari PMII di percaya sebagai ketua presidium, dengan keberadaan tokoh PMII di posisi strategis menjadi bukti di akuinya komitmen dan kapabilitas PMII untuk semakin pro aktif dalam menggelorakan semangat juang demi kemajuan dan kejayaan indonesia.
Usaha konkrit dari KAMI yaitu mengajukan TRITURA di karenakan persoalan tersebut yang paling dominan menentukan arah perjalanan bangsa indonesia. Puncak aksi yang di lakukan KAMI adalah penumbangan rezim Orde Lama yang kemudian lahirlah rezim Orde Baru, yang pada awalnya di harapkan untuk mengoreksi penyelewengan-penyelewengan yang di lakukan orde lama dan kemudian bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekwen sebagai cerminan dari pengabdian kepada rakyat.
Pemikiran-pemikiran PMII mengenai berbagai masalah nasional maupun internasional sangat relevan dengan hasil-hasil rumusan dalam kongresnya antara lain yaitu :
Kongres I Solo, 23-26 Desember 1961 menghasilkan deklarasi Tawang Manguyanng mengangkat tema sosialismeindonesia, pendidikan Nasional, kebudayaan dan tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa.
Kongres II di Yogyakarta, 25-29 Desember 1963 penegasan pemikiran kongres I dan dikenal sebagai penegasan Yogyakarta dan sebelumnya ditetapkan 10 kesepakatan Ponorogo 1962 (sebagai bukti kesadaran PMII akan perannya sebagai kader NU).
Gelora Megamendung, Bogor April 1965


INDEPENDENSI PMII


Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan dalam kehidupan tidak dapat terelakkan setelah keluarnya SUPERSEMAR 1966 kegiatan demonstrasi menurun hingga akhirnya di larang sama sekali, mahasiswa di perintahkan untuk back to campus. Kondisi yang demikian menggeser posisi strategis KAMI menjadi termarginalkan, sehingga di usahakan untuk mengadakan beberapa rapat mulai 1967 di ciawi di susul 11-13 Februari 1969 dengan membahas National Union Of Student. Namun usaha-usaha yang di lakukan menemui jalan buntu hingga akhirnya KAMI bubar dan beberapa anggotanya kembali pada organisasi yang semula. PMII tetap melakukan gerakan-gerakan moral terhadap kasus dan penyelewengan yang di lakukan oleh penguasa. Sejak orde baru berdiri kemenangan berada di tangan partai Golkar dengan dukungan ABRI. Perubahan konstelasi politikpun terjadi perlahan dan pasti partai-partai politik islam termasuk NU dimarginalkan dan dimandulkan. Dan disisi lain kondisi intern NU dilanda konflik.

Karena semakin sulit dan rumitnya kehidupan NU mahasiswa menuntut untuk mencari strategi baru dalam menjawab segala permasalahan yang ditimbulkan orde baru. Akhirnya saat musyawarah besar (MUBES) Murnajati di Malang tanggal 14 Juli 1972 PMII mencanankan Independensinya melepaskan diri secara struktural dari organisasi manapun termasuk partai NU, pencanangan ini tertuang dalam dokumen Deklarasi Murnajati. Lahirnya Independensi ini berlandaskan dari beberapa sudut pandang yaitu
Sudut Politis, menurut Zamroni Independensi sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menghindarkan PMII agar tidak menjadi korban konflik kepentingan politik elit NU.
Kondisi sosio akademis, PMII dengan independensinya lebih membuktikan keberadaan dan keabsahannya sebagai organisasi mahasiswa, kelompok intelektual muda yang sarat dengan idealisme, bebas membela dam berbuat untuk dan atas nama kebenaran dan keadilan, bahwa dunia akademis harus bebas dan mandiri tidak berpihak pada kelompok tertentu.


Rekayasa masa depan, PMII berusaha mengukir tapak-tapak sejarahnya menuju masa depan dan tidak ingin selalu terikat induknya.

Sedangkan Cholid Mawardi dalam menyikapi independensi ini penuh dengan penentangan karena ia khawatir PMII tidak lagi memperjuangkan apa yang menjadi tujuan partai NU. Meskipun independensi ini di liputi dengan pro kontra yang semakin tajam PMII justru memilih independensi sebagai pilihan hidup dan mengukuhkan deklarasi murnajati dalam kongres ciloto, Medan tahun 1973 yang tertuang dalam Manifest Independensi PMII, maka sejak 28 desember 1973 secara resmi PMII independen memulai babak baru dengan semangat baru menuju masa depan yang cerah. PMII mulai terpisah secara strukutur dari NU, tetapi tetap merasa terikat secara kultur dengan ajaran ahlus sunnah wal-jama’ah sebagai strategi pergerakan.

PMII secara resmi bergabung dengan kelompok cipayung (22 Januari 1972) satu tahun setelah kongres ciloto (1973) yaitu pada Oktober1974, di bawah kepemimpinan ketua umum Drs. HM. Abduh Padare dan bergabung secara riil pada Januari 1976 dan di percaya menyelenggarakan pertemuan ketiga.

Bergabungnya PMII dalam kelompok cipayung merupakan perwujudan arah gerak PMII dalam lingkup kemahasiswaan, kebangsaan, dan keislaman. Kerjasama dengan berbagai pihak akan terus di lakukan sejauh masih dalam koridor visi dan misinya. Terbukti sebelum bergabung dengan kelompok ini PMII juga terlibat aktif dalam proses menentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), setelah independen selain melakukan aktifitas strategis dalam konstalasi nasional PMII melakukan pola pengkaderan secara sistematis yang mengacu pada terbentuknya pemimpin yang berorientasi kerakyatan kemahasiswaan dan pembangunan bangsa
Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa indonesia (IKAPMI) pada Musyawarah kerja Nasional (Mukernas) di Ciumbuleuit, Jawa Barat 1975. Lahirnya Forum alumni ini merupakan upaya untuk memperkuat barisan PMII dalam gerak perjuangannya dan forum inipun pada akhirnya disempurnakan lagi pada Musyawarah Nasional alumni 1988 di hotel Orchid Jakarta menjadi Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Alumni (FOKSIKA) PMII dan Abduh paddere sebagai ketuanya.


HUBUNGAN INTERDEPENDENSI


Pada perkembanagan lebih lanjut saat kongres X pola hubungan PMII dengan NU menjadi interdependen dimana PMII tetap mempunyai perhatian khusus terhadap NU karena kesamaan kultur dan wawasan keagamaan yang memperjuangkan faham ASWAJA. Beberapa kemungkinan hubungan PMII – NU menjadi interdependen:

a. Kesamaan kultur dan pemahaman keagamaan sebagai ciri perjuangannya.
b. Adanya rekayasa politik untuk mengembangkan kekuatan baru
c. Menghilangkan rasa saling curiga antar tokoh sehingga kader-kader PMII akan lebih mudah memasuki NU setelah tidak aktif di PMII.


Kendatipun demikian PMII memberikan catatan khusus independensinya yaitu bahwa hubungan tersebut tetap memegang prinsip kedaulatan organisasi secara penuh dan tidak saling intervensi baik secara struktural maupun kelembagaan. PMII memanfaatkan hubungan interdependen ini untuk kerjasama dalam pelaksanaa program-program nyata secara kwalitatif fungsional dan mempersiapkan sumberdaya manusia.

Pada tahun 70-an hingga 90-an dunia kemahasiswaan berada dalam kondisi yang tidak kondusifa dalam perkembangannya, situasi back to campus lebih riel terjadi. Kebijakan orde baru telah memandulkan posisi strategis mahasiswa dan lebih didominasi oleh kekuatan militer dan Golkar. PMII hana sebatas mampu melakukan pengkaderan secara periodik sesuai dengan progran kerja yang ditetapkan.

Namun awal tahun 90-an kelompok-kelompok gerakan ekstra universitas secara intensif melakukan diskusi-diskusi dan aksi pendampingan terhadap kasus-kasus masyarakat kecil. Demikian pula di kalangan PMII semangan dan wacana gerakan mengalami proses secara intensif. Sosok Gus Dur dalam konteks ini sangat berpengaruh bagi penguatan wacana gerakan PMII. Puncaknya adalah ketika terjadi kongres XI di Samarinda tahun 1994 dimana terpilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umumnya, seorang yang sangat intens dalam pergulatan diskusi serta gerakan aksi.

PMII periode 1994 - 1997 dapat disebut sebagai era kebangkitan kembali dengan identitas tegas, kritis dan dinamis terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Pemerintahan Soeharto yang semakain memperparah situasi nasional, menyebabkan kondisi dunia mengalami krisis ekonomi dan politik, maka melaui FKPI (Forum Komunikasi Pemuda Indonesia) PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, kecuali HMI selalu berkonsolidasi baik dalam gagasan maupun organisasi sampai melakukan gerakan aksi.

Mengapa HMI menolak bergabung dengan FKPI, hal ini karena HMI dalam perkembangannya masih dikendalilikan oleh alumninya (KAHMI) yang saat itu banyak menempati posisi strtegis birokrasi.
Pada tahun 1998 peristiwa nasional yang sangat monumental yaitu lengsernya Soeharto dari kursi presiden maka dimulailah masa Reformasi disaat itu PMII telah dijabat oleh Syaiful Bahri Ansori selama periode ini laju kebangkitan PMII tiedak sekuat masa sebelumnya. Demikian pula pada saat PEMILU 1999 bangunan organisasi PMII tidak tertata secara solid dan sinergis, kegamangan politik pun terjadi sampai pada tahun 2000 kongres XII di Medan (Nusran Wahid) sebagai ketua umum, menjadi indikator kekeroposan konsolidasi PMII yang penuh dengan idealisme telah kalah diterjang kepentingan prakmatisme beberapa kelompok.


Daftar Pustaka

Choirie A.Effendy,Choirul Anam, Pemikiran PMII dalam berbagai Visi dan Persepsi, Majelis NU Aula Jawa Timur,1991.
Wahid, Nusron, Membongkar Hegemoni NU di balik Independensi PMII, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta 2000.

Sunday, November 27, 2005

Realitas Tuhan Dalam Filsafat

Realitas Tuhan Iku Piye Seh, Kok Mbulet?
Oleh: SyauQie Advan

Seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa agama yang kita anut, pada dasarnya adalah sebuah label yang telah dilekatkan kepada kita sejak kita lahir. (Gawan Ket Bayi).

Otomatis, kita beragama A atau B adalah karena pilihan ortu atau mbah-mbah kita dan bukan pilihan kita sendiri. Mungkin hal itu adalah wajar, ketika kita masih bayi memutuskan suatu pilihan adalah hal yang sangat tidak mungkin.

Namun, saat kita telah beranjak gede di mana rasionalitas jauh memainkan peranan, masih pantaskah kita menerima label yang ada pada kita tanpa mempertanyakan secara lebih kritis mengapa kita memeluk agama A atau B? Akankah kita terlena dengan gemerlapnya masalah duniawi sehingga melupakan identitas yang paling hakiki? Atau bahkan akankah kita tenggelam dalam lautan fanatisme sementara melupakan apa yang seharus diamalkan oleh ajaran agama kita? Yo enggak lah. Esensi dari agama adalah pengakuan terhadap eksistensi Tuhan.

Namun, yang perlu dicatatan adalah pengakuan terhadap eksistensi Tuhan tidak hanya dimonopoli oleh agama tok. Katanya sich filsafat diyakini oleh para pengagum rasionalitas sebagai jalan untuk memahami eksistensi Tuhan. Filsafat senantiasa menjaga jarak antara benteng agama dan ilmu pengetahuan. Filsafat memiliki dimensi ilmu pengetahuan karena metode ilmiahnya dalam melihat sebuah permasalahan sehingga berbeda dengan agama. Akan tetapi, filsafat yo nduwe dimensi spekulatif yang tak terjangkau nalar dalam melihat suatu permasalahan teologis sehingga jelas ia sedikit berbeda dari ilmu pengetahuan.

Bertrand Russel menyebut bahwa filsafat sebagai wilayah tak bertuan (No Man's Land). Sangat gak adil bila membandingkan antara agama dan filsafat dalam memahami eksistensi ketuhanan. Konsep teologi dalam agama adalah sesuatu yang bersifat sakral dan tak bisa diubah, meskipun dalam konteks sejarahnya memiliki fakta-fakta di luar nalar dan logika lho. Dalam agama, pemahaman akan Tuhan tidak dimulai dari titik nol atau pertanyaan yang paling mendasar, seperti misalnya apakah Tuhan itu ada? Manusia kan hanya tinggal menjalankan aturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Pada satu titik, eee… ternyata tidak dinyana, justru manusia yang kurang menggunakan nalarnya jelas akan kehilangan daya kritisnya. Dalam filsafat, pemahaman mengenai Tuhan, kehidupan makrokosmis, dan mikrokosmis mengalami dialektikanya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sepanjang sejarah filsafat dari mulai zaman Democritus, Socrates, Plato, St. Augustine, Thomas Acquinas, John Locke, Descartes, David Hume, Kant, sampek Derrida.
Prinsip kausalitas (sebab-akibat) adalah batu pijakan bagi para filsuf yang menjadi amunisi untuk menyerang realitas ketuhanan yang diyakini oleh manusia. Prinsip kausalitas tentu saja memiliki keterbatasan, karena ia berada dalam koridor ruang dan waktu untuk memahami sesuatu yang berada di wilayah suprarealitas. Eksistensi Tuhan dalam filsafat bersifat fluktuatif. Pada era Democritus, dan filsuf-filsuf yang sezaman dengannya, pertanyaan besar diajukan pada asal-usul kehidupan. Air, Tanah, Udara, dan Api adalah elemen-elemen yang dianggap menjadi unsur pembentuk mahluk hidup.

Aristoteles menungkapkan bahwa segala proses yang terjadi di dunia tidak lain adalah karena adanya Tuhan. Realitas ketuhanan semakin mendapatkan tempat dalam pikiran manusia, ingat gak? ketika masa keemasan gereja mendominasi Eropa. Tokoh-tokohnya seperti St. Auguistine dan Thomas Aquinas berperan besar dalam melindungi Tuhan dari ekstrimitas filsafat pada masanya. Ketika optimisme akan superioras eksistensi manusia bangkit pada abad pencerahan, konsep-konsep teologis mulai tergerus. Karl Marx iku agak ngawur, dia nganggap bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Ia melihat bahwa agama adalah saluran pelarian bagi kaum-kaum lemah yang tertindas dan tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Kerangka pemikiran yang sama alias podho ae juga ditemukan pada Freud. Ia mengukuhkan bahwa pendapatnya tentang spiritualitas manusia yang dianggapnya sebagai salah satu ciri khas orang yang tidak pernah dewasa. Menurutnya, ketidakmampuan manusia dalam menghadapi bencana dan penyakit, menyebabkan manusia membutuhkan sosok zat yang lebih kuat daripada dirinya, persis kaya' anak kecil yang memerlukan sosok bapak sebagai pelindungnya kan?.

Immanuel Kant menyelamatkan "eksistensi Tuhan" dengan memberikan pandangan bahwa sesungguhnya dunia berisi ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan, karenanya pasti ada zat yang sempurna yang menciptakan ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan itu. Filsafat memang memiliki dunianya sendiri yang mungkin dapat memicu kecaman, menimbulkan kontroversi, dan merupakan musuh agama. Menjangkau realitas ketuhanan melalui filsafat akan berakhir dengan berbagai pilihan, bisa menjadi atheis, bisa menjadi pluralis, atau bahkan menjadi fanatis. Heeheee… (tapi sering orang-orang itu nggaya gak mau sholat, keracunan filsafat apa dia emang mengaku murtad setelah belajar filsafat, heheeee…).

Apapun hasil dari filsafat yang kita pelajari adalah sebuah kebijaksanaan sekaligus merupakan sebuah pilihan bagi kita. Sekarang jawabannya ada pada kita, apakah kita akan menerima sebuah realitas tanpa pertanyaan lebih lanjut, atau apakah kita justru mempertanyakan realitas namun siap untuk terjungkal dan jatuh untuk mendapatkan sebuah pencerahan?. Itu kembali ke kita…. Mboh mbulet…

Wajah Murung Pendidikan

Oleh: Dimas Aries Fahruddin As’ad


Dalam sejarah pendidikan di Indonesia selalu diwarnai dengan ketidakteraturan, Interest, dan pola penindasan. Keterputusan sejarah pendidikan (diskontiunitas educatioan history) kita telah membombardir makna dan orientasi pendidikan, tujuan awal pendikan sebagai symbol memanusiakan manusia (humanity oriented) dan pembebasan dari jaring-jaring kekuasaan telah dicemari oleh bentuk ketidak teraturan kebijakan, interest, dan penindasan.
Al-hasil pendidikan kita di ujung tonggak disposisi dan disorientasi. parahnya tatkala negeri ini dalam pasungan rezim dictator orde baru, pendidikan kita mengalami kondisi stagnant dan menuai kejumudan tingkat tinggi. Berulang kali pendidikan kita telah menjadi permainan kepentingan (game of interest) yang diaktori oleh kebengisan negara, maupun Intitusi pendidikan itu sendiri.


Ruang pendidikan hanya mampu bertahan dan berhenti dalam lingkar kekuasaan, dan kepentingan (interest).. Ruang pendidikan justru mengalami tarik ulur antara misi pendidikan dan kepentingan yang sifatnya sejenak. Oleh sebab itu, sifat ambigu makna dan orientasi pendidikan akan syarat dengan penindasan dan memposisikan pendidikan sebagai sub-koordinat. Padahal Salah satu penopang atau instrument kemajuan bangsa adalah kapasitas pendidikan, tatkala pendidikan benar-benar berperan aktif dalam nilai-nilai kemanusiaan (humanis). Selan itu, pendidikan juga menuai misi pembebasan yang besar.


Ketumpulan dan kejumudan pendidikan kita bukanlah persoalan biasa, akan tetapi ini adalah masalah besar dan butuh penyelesaian intensif dan persuasif. Problem pendidikan kita tidak bisa di lihat sebelah mata, yaitu kesalahan negara semata. Memang, persoalan pendidikan merupakan problem structural yang langsung di koordinasi dan dikontrol oleh pemerintah. Akan tetapi asumsi demikian tidak dapat dijadikan alasan menyalahkan pemerintah.
Pasalnya. Kurikulkum dan mekanisme pembelajaran selama ini digarap dan di proyeksikan langsung oleh pemerintah pusat, dalam konteks ini adalah menteri pendidikan. Namun dalam praktik dan operasional konsep pemerintah tersebut seorang pengelola institusi pendidikan dan staf pengajar yang mempunyai peran signifikan.
“Pengajar” menurut Paulo Freire adalah sebagai partner berfikir kritis dan mempunyai kesanggupan berdialog dengan peserta didik dalam suatu pola timbal balik (mutualis). Oleh karena itu, metode pembelajaran seharusnya tidak menciptakan ektrim pengajar dan peserta didik. Justru sebaliknya, pengajar dan pendidik adalah kesatuan entitas bersejajar dan sifatnya partner yang menekankan berfikir kritis transitif.


Guru (Teacher) memiliki kekuatan signifikan dan menjadi salah satu factor determinan dalam ruang pendidikan. Dan secara structural, pengelola intitusi pendidikan adalah yang bertanggung jawab mengenai segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkan guru sebagai orang yang membebaskan dan mencerdaskan, atau malah kejumudan dan stagnasi ini akibat dari otoriterisme seorang pengajar dan kengawuran pengelola intitusi pendidikan?


Memang tatkala dilacak dari prekspektif makro stuktural, Pendidikan selalu tidak dapat lepas dari intervensi negara, dalam kesempatan itu pula ruang pendidikan telah di acak-acak kecepatan frekwensi kebijkan yang tumpang tindih dan tidak populis. Sementara itu di tingkat mikro structural, pendidikan tidak terlepas dari peran dan pengaruh pengajar atau seorang guru dengan pengelola sekolah (Intitusi Pendidikan).


Mengajar bukan hanya sekedar memindahkan (tranformasi) pengetahuan dari pengajar ke peserta didik. Dalam praktiknya, wajah pendidikan kita masih menampakkkan gaya pengajaran yang menggunakan metode bangking (Method of Education Banking). Guru dalam kerangka metode ini menjadikan peserta didik atau murid sebagai fragmentasi dan menjadi obyek. Sehingga mekanisme dan pola pengajaran yang demikian melahirkan polarisasi Humanis yang dehumanisasi. Walaupun pemerintah telah memberlakukan metode kurikulum berbasis kompetensi –KBK, toh kebijakan tersebut belum secara massif berlaku di seluruh sekolah-sekolah di pelosok negeri ini. Artinya, kebijakan demikian masih belum memenuhi standar counter problem ektrim pengajar (subyek) dan peserta didik (obyek). Kebijakan tersebut hanya digunakan legitimasi kepentingan dan dipahami secara parsial, yang menjembatani bayang-bayang kapitalisasi, privatisasi dan komersialisasi dalam ruang pendidikan.


Sikap determinan guru tersebut yang memacu perkembangan dan kemajuan pendidikan, baik ketika ditinjau dari aspek Mutual-Kualitas maupuan Kuatitas-nya. Sebab, parameter kualitas dan mutu pendidikan secara Makro-Stuktural terletak di tangan pemerintah berikut kebijakannya. Sedangkan dalam pandangan Mikro-Struktural ada di tangan pengelola sekolah dan pengajar-pengajar kita.


Jadi, tingkat kapasitas guru dalam kerangka structural tersebut sangat besar pengaruhnya dalam ruang pendidikan. Bagaimana tidak, ketika tingkat kapasitas guru dapat mendeterminasi peserta didik. Ketika terjadi kesalahan pada guru, maka yang menjadi korbannya adalah peserta didik atau generasi penerus bangsa. Kendati demikian, ruang pendidikan telah mengalami kemurungan, kelesuan dan impotensi.


Pendidikan sudah tidak lagi di pandang sebagai suatu pembebasan dari ligkar penindasan, pembodohan maupun ekploitasi. Pendidikan hanya dipandang sebagai pragmatisme dalam ruang social. Pendidikan tidak lagi menjadi sebuah symbol resistensi dan pembebasan dari penindas, akan tetapi digunakan sebagai upaya mencari status dan legitimasi sosial masyarakat.


Sebagi Entry Point pembahasan, dengan spirit hari pendidikan nasional (Hardiknas) seyogyanya pemerintah men-formulasi-kan pendidikan pembebasan. Mekanisme dan kurikulum diformat sesuai dengan kebutuhan dan social kultur di Indonesia. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai barang langit, sulit di dapatkan dan sifatnya utopis. Sebaliknya, langkah alternatif adalah menciptakan pendidikan pembebasan (liberation education) dari penindas, kekuasaan dan dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau masyarakat (education society). Dalam ruang pendidikan, kualitas dan kapasitas guru merupakan factor determinan dan penopang mutu dan kualitas ruang pendidikan di negeri ini.